Warga Minang Gelar Salat Gaib untuk Korban Rusuh di Wamena

Jakarta, CNN Indonesia -- Belasan masyarakat Minang yang tergabung dalam Forum Awak Minang (FAM) melakukan salat Gaib di Taman Monas, seberang Istana Merdeka, Rabu (2/10). Aksi tersebut dilakukan untuk menyikapi peristiwa yang menimpa masyarakat Minang dalam kerusuhan di Wamena, Papua.

Koordinator FAM, Firdaus Nuzula menjelaskan hingga saat ini, setidaknya terdapat 1.300 masyarakat Minang yang masih mengungsi di wilayah Papua akibat kerusuhan. Firdaus mengecam tindakan-tindakan di luar kemanusiaan yang terjadi di Papua selama ini.

"Kami meminta pemerintah menanggung seluruh kerugian materil dan imateril dari masyarakat Minangkabau di Papua," kata Firdaus kepada wartawan setelah melaksanakan salat.

Selain itu, Firdaus menuturkan pihaknya meminta agar pemerintah dapat mewujudkan kedamaian, ketenangan dan perlakuan adil terhadap rangkaian peristiwa yang terjadi. Ia menilai selama ini pemerintah lalai dalam melakukan antisipasi konflik.

"Kami tidak mau orang Minangkabau dan etnis lainnya dibunuh denga cara keji, tanpa pertanggungjawaban Negara," imbuhnya.

FAM mengusung delapan tuntutan terhadap pemerintah dalam menanggapi kisruh masyarakat Minang di Papua yang telah memakan korban. Salah satu tuntutan itu adalah untuk mencabut gelar adat sako dari Gubernur Papua Lucas Enembe dan juga Kapolri Tito Karnavian.

Selain itu, pihaknya juga menuntut agar pemerintah segera membentuk tim tanggap darurat dalam menyelesaikan kasus yang terjadi di Wamena, serta mengusut tuntas pelaku ke Mahkamah Internasional.
[Gambas:Video CNN]
Dari sejumlah kabar yang dihimpun, sebanyak 10 perantau Minang meninggal dalam kerusuhan di Wamena. Delapan jenazah dipulangkan ke kampung halaman dan dua jenazah dimakamkan di Papua.

Wakil Gubernur Sumatra Barat, Nasrul Abit telah mengunjungi Sentani, menengok ribuan warga Sumbar yang diungsikan. Nasrul mengakui meski Wamena mulai kondusif, namun trauma masih tersisa bagi para perantau.

Kerusuhan di Wamena, Papua. (AP Photo)

Nasrul menyebut Pemerintah Provinsi Sumbar bersama Pemkab Jayawijaya berkomitmen tak akan membawa keluar warga Sumbar dari Jayawijaya. Hal itu juga diklaim telah mendapat dukungan Kementerian Dalam Negeri.

"Jangan salah pengertian bahwa kedatangan saya mau bawa warga Sumatra. Tidak begitu, kita ini NKRI, kami punya etika juga antar-pemerintah provinsi dan kabupaten/kota," katanya, beberapa waktu lalu.

Terpisah, Presiden Joko Widodo justru mengambil sikap untuk tidak membawa persoalan rusuh di Wamena sebagai konflik horisontal, antarsuku dan etnis. Jokowi menyebut kerusuhan di Wamena dipicu provokasi kelompok separatis.

"Jadi jangan ada yang menggeser-geser ini menjadi kaya sebuah konflik etnis, bukan. Ini adalah kelompok kriminal bersenjata yang dari atas, dari gunung turun ke bawah dan melakukan pembakaran-pembakaran rumah warga" kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (30/9).

(mjo/ain)