Indonesia Terpilih Jadi Dewan HAM PBB untuk Kelima Kalinya

Jakarta, CNN Indonesia -- Indonesia berhasil menjadi salah satu Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) setelah memenangkan pemungutan suara yang berlangsung di New York, Amerika Serikat, Kamis (17/10).

Indonesia berhasil meraih dukungan terbesar dengan 174 suara dari total 192 suara mengalahkan Jepang, Irak, Korea Selatan, dan Marshall Islands.

"Ada total 193 surat suara, 192 suara sah. Indonesia mendapatkan 174 suara," kata Presiden Sidang Umum ke-74 PBB, Tijjani Muhammad-Bande dari Nigeria saat mengumumkan hasil voting di markas PBB.

Dengan ini, Indonesia akan menjabat sebagai salah satu Dewan HAM PBB perwakilan negara Asia Pasifik selama 2020-2022.

Indonesia sebelumnya telah terpilih sebagai Dewan HAM PBB sebanyak empat kali yakni periode 2015-2017, 2012-2014, 2008-2010, 2006-2007.

Tiga negara lainnya yang akan mewakili Asia Pasifik di Dewan HAM PBB ialah Jepang dengan 165 suara, Korea Selatan 165 suara, dan Marshall Islands 123.

Irak menjadi peraih suara terendah dengan dukungan 121 suara.

Dewan HAM PBB sendiri terdiri dari 47 anggota. Sebanyak 13 kursi dewan diisi oleh perwakilan negara Afrika, 13 kursi dari perwakilan Asia Pasifik, 8 kursi bagi perwakilan negara Amerika Latin dan Karibia, 7 kursi bagi perwakilan negara Eropa Barat dan negara lainnya, dan 6 kursi bagi kawasan Eropa Timur.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih terutama kepada timnya dan juga negara yang mendukung Indonesia untuk menjadi Dewan HAM PBB pada periode 2020-2022.

Menuru Retno, keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras bersama seluruh tim Kemlu yang sudah mempersiapkan pencalonan Indonesia di Dewan HAM PBB sejak setahun lalu.

Ia menganggap kesempatan ini bisa mendorong Indonesia untuk berkontribusi lebih besar lagi untuk memajukan penghormatan HAM secara global.

"Indonesia juga memiliki kesempatan lebih besar untuk mendorong Dewan HAM PBB menjadi badan yang lebih efektif, efisien, transparan, non-politis, dan non-partisan. Dengan jabatan ini, Indonesia juga bisa membuka dialog bagi seluruh pihak dan membuat Dewan HAM bisa berorientasi pada hasil," kata Retno usai menyaksikan langsung proses pemungutan suara Dewan HAM PBB di kantornya. (rds/age)