Mendagri Panggil Wakil Wali Kota Malang Usai Rusuh Papua

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku belum ada rencana pemanggilan terhadap Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko dalam waktu dekat, terkait pernyataannya terhadap mahasiswa Papua yang bersekolah di Malang.

Sofyan menjadi sorotan setelah mengancam akan memulangkan mahasiswa Papua di Malang yang berbuat rusuh.

Tjahjo mengatakan pemanggilan terhadap Sofyan baru akan dilakukan setelah kerusuhan di sejumlah daerah seperti di Jayapura dan Manokwari mereda.

"Kami akan memanggil termasuk juga dalam waktu dekat setelah redanya di Jayapura," kata Tjahjo ditemui di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (19/8).

Pemanggilan sekaligus ditujukan untuk Sekda Papua, TEA Hery Dosinaen yang menyebut 'Papua Tanah Kedua Israel'. Rekaman video berisi pernyataan itu viral di dunia maya.

"Kami juga akan minta klarifikasi Sekda Papua," kata dia.

Meski begitu Tjahjo belum bisa memastikan apakah akan mempertemukan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Wali Kota Malang, dan Sekda Papua dalam satu ruangan.

Politikus PDI Perjuangan itu kembali menegaskan harus menunggu situasi tenang terlebih dahulu.

Menurut Tjahjo yang paling penting adalah semua kepala daerah yang berkonflik harus ada di wilayahnya masing-masing untuk bertanggung jawab atas apa yang terjadi di wilayahnya.

"Ya tunggu dulu setelah situasi membaik karena apapun kepala daerah sebagai kepala wilayah harus bertanggung jawab ada di daerahnya," kata dia.

Untuk saat ini, menurut dia, permintaan maaf dari Gubernur Jawa Timur telah mewakili pemerintah dan masyarakat.

"Kami belum melakukan rencana pemanggilan. Tapi Ibu Khofifah sudah menyampaikan maaf walaupun itu bukan mewakili pemerintah maupun masyarakat," kata Tjahjo.

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden, Ali Ngabalin menyebut akan melaporkan hasil koordinasi yang digelar di kantor Kemenkopolhukam sebelum memanggil tiga kepala daerah yang wilayahnya berkonflik.

"Saya akan segera laporkan ke Pak Presiden hasil koordinasi ini. Paling tidak akan ada Gubernur Papua, Papua Barat, kemudian Jawa Timur. Khusus juga untuk Makassar, Sulawesi Selatan, dan Semarang, Jawa Tengah," kata dia.

[Gambas:Video CNN] (tst/wis)