Komnas HAM Bakal Usut Dugaan Rasisme Terhadap Mahasiswa Papua

Jakarta, CNN Indonesia -- Komnas HAM akan menyelidiki dugaan pelanggaran HAM berupa praktik rasisme dan kekerasan terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur. Komisioner Komnas HAM Amiruddin menuturkan bakal mengoptimalkan kewenangan lembaganya untuk mengusut dugaan tersebut.

"Komnas HAM punya konsen terhadap itu. Mungkin nanti Komnas HAM tindaklanjuti. Saya sendiri yang akan pimpin," ujar Amiruddin saat menerima pengaduan Lokataru Foundation dan sejumlah masyarakat Papua di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (20/8).

Amiruddin mengklaim menaruh perhatian khusus terhadap HAM masyarakat Papua. Ia berkata telah memerintahkan jajarannya untuk menghubungi sejumlah pejabat daerah dan pusat, serta aparat untuk mengetahui duduk persoalan yang terjadi.

Dia mengaku prihatin dengan peristiwa dugaan rasisme dan kekerasan yang menimpa mahasiswa Papua di Surabaya.

"Tapi sekali lagi saya tekankan Komnas HAM akan menindaklanjuti ini sesuai dengan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh Komnas," ujarnya.

Lebih lanjut, Amiruddin menyampaikan telah menginstruksikan Kepala Kantor Komnas HAM di Jayapura untuk berkoordinasi dengan pihak terkait di Papua. Bahkan, ia menyebut telah memerintahkan Kepala Kantor Komnas HAM Jayapura untuk terjun langsung ke Manokwari untuk melihat perkembangan situasi.

"Memang saya tidak berkomentar sama sekali dari kemarin karena saya ingin mendalami situasi dan juga membuat situasi ini menjadi agak lebih tenang sehingga kita bisa bicara lebih baik ke depan," ujar Amiruddin.

Adapun terkait permintaan Lokataru agar membentuk tim investigasi, Amiruddin belum bisa memastikan memenuhinya. Akan tetapi, ia menyampaikan Komnas HAM memiliki Unit Pemantauan untuk menindaklanjuti laporan Lokataru dan sejumlah masyarakat Papua.

"Komnas HAM kan punya unit pemantauan. Nanti unit itu yang akan saya minta jalan menindaklanjuti ini semua sesegera mungkin," ujarnya.

Di sisi lain, Amiruddin mengimbau semua pihak untuk menahan diri agar persoalan di Papua dan Papua Barat bisa diselesaikan secara tepat dan tidak terulang kembali.

Amiruddin menambahkan persoalan di Papua memerlukan perhatian lebih dari pemerintah, terutama dari Presiden Joko Widodo.

"Sehingga seluruh aparat yang menangani persoalan Papua atau hal-hal yang berhubungan dengan penegakkan hukum juga mendapat reaksi dari presiden. Sehingga langkah-langkahnya itu terukur dan bisa dipertanggungjawabkan," ujarnnya.

[Gambas:Video CNN] (jps/wis)